
Hasil Pertemuan Luhut-Ahok: Reklamasi Lanjut, 12 Ribu Nelayan akan Dapat Rusun
Pemprov DKI juga menjamin kehidupan para nelayan dengan menyediakan fasilitas hunian di rumah susun.
Pemprov DKI juga menjamin kehidupan para nelayan dengan menyediakan fasilitas hunian di rumah susun.
Gubernur Ahok menyebut perusahaan pengembang reklamasi tersandera DPRD DKI. Apa sebabnya?
Menurut Ahok, Sanusi dan Saefullah sudah bersepakat untuk mengegolkan pasangan di Pilgub DKI Jakarta.
Bos PT Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, disebut meminta KPK untuk mencabut status cegah ke luar negeri.
KPK membenarkan bahwa bos PT Agung Sedayu Grup, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, sempat meminta agar status cegahnya dihapus.
Budi dalam BAP itu menjelaskan adanya permintaan uang dari oknum DPRD sebesar Rp 50 miliar saat pertemuan di kediaman Aguan, Desember 2014 lalu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah mengirimkan dokumen terkait reklamasi ke pihak Sekretariat Kabinet untuk rapat terbatas kabinet kerja.
Menko Maritim Luhut Pandjaitan akan segera melakukan penanganan kasus reklamasi yang ramai.
Istana menyatakan bahwa belum ada surat dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli tentang pembatalan reklamasi Pulau G.
PTUN mengabulkan permohonan nelayan terkait gugat izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI. Apa respons nelayan?