
Imparsial Desak Audit Program Kredit Rumah Prajurit TNI AD: Setop Potongan Gaji
Imparsial meminta program KPR TNI AD diaudit. Masalah pemotongan gaji dan transparansi pengelolaan dana jadi sorotan, berdampak pada kesejahteraan prajurit.
Imparsial meminta program KPR TNI AD diaudit. Masalah pemotongan gaji dan transparansi pengelolaan dana jadi sorotan, berdampak pada kesejahteraan prajurit.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai TNI tidak kompeten dalam penataan wilayah pertahanan usai proses pemusnahan amunisi itu memakan korban jiwa.
Peneliti Senior Imparsial & Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengkritik Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.
Revisi pasal 47 RUU TNI dinilai berpotensi memperluas jabatan prajurit TNI di ranah sipil dan bisa berdampak negatif pada jenjang karier ASN.
Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol) menuai kritikan.
Imparsial menilai kenaikan pangkat Teddy ini menyalahi sistem merit dan bisa melukai hati prajurit yang lain.
Komisi I DPR menggelar rapat bersama dengan masyarakat sipil membahas RUU TNI. Dalam rapat itu, lembaga masyarakat sipil menyoroti pasal bermasalah RUU TNI.
Imparsial menilai RUU ini membuat ruang gerak masyarakat menjadi semakin sempit.
Imparsial mengapresiasi Polri mengatasi kasus pelanggaran kebebasan beragama. Imparsial mencatat 3 tahun terakhir kasus pelanggaran kebebasan beragama menurun.