
Ironi di Pulau Reklamasi DKI Jakarta
Pulau reklamasi di Jakarta kembali jadi sorotan masyarakat. Hal itu karena izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau tersebut tiba-tiba terbit.
Pulau reklamasi di Jakarta kembali jadi sorotan masyarakat. Hal itu karena izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pulau tersebut tiba-tiba terbit.
Fraksi PKS DPRD DKI menilai wacana hak interpelasi tersebut terlalu dini. PKS tidak akan ikut wacana yang digulirkan NasDem DKI.
"Iya berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.
Hanura tidak mempermasalahkan penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Tapi Hanura mengingatkanharus ada dasar hukum untuk IMB.
Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi hingga berbuntut polemik. Bagaimana tanggapan dari pengamat mengenai hal itu?.
NasDem akan mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.
DPD Partai Demokrat meminta Fraksi Demokrat di DPRD DKI untuk menelusuri perihal penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Apa alasannya?
Ketua F-Golkar Ashraf Ali meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan soal terbitnya IMB di pulau reklamasi. Padahal Anies sempat menyegel pulau itu.
Menanggapi keluarnya IMB di Pulau Reklamasi, Fraksi NasDem meminta pemerintah selesaikan Raperda yang mengatur tata ruang di sana.
"IMB pulau reklamasi itu, seharusnya melihat kebijakan gubernur harus konsisten.." ucap Ketua F-PKB Hasbiallah Ilyas.