
Ini 5 Alasan KPK Minta Delik Tipikor Dikeluarkan dari RKHUP
Jokowi disebut sepakat mendengarkan masukan KPK untuk menyusun RKUHP itu.
Jokowi disebut sepakat mendengarkan masukan KPK untuk menyusun RKUHP itu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan dukungannya kepada KPK terkait polemik RUU KUHP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengatur jadwal pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membahas RUU KUHP.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap polemik keberatan KPK soal pencantuman delik korupsi dalam RUU KUHP akan segera berakhir.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mempertanyakan sikap pemerintah soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berdebat dengan Panja RUU KUHP dari F-PPP Arsul Sani soal hukuman denda bagi koruptor.
Jika memang ada perbedaan pandangan tentang RKHUP tersebut, sebaiknya pemerintah, DPR, KPK, dan pihak yang berwenang duduk bersama mencari jalan keluar.
Menko Polhukam Wiranto akan mengundang KPK, BNN, dan pihak berkepentingan lainnya sebelum pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menko Polhukam Wiranto memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tim perumus revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan pihak terkait lainnya.
Tim Panja RKUHP dari pemerintah menepis anggapan bahwa pihaknya menurunkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di RKUHP. Hukuman mati juga tak dihapus.