Berita dan Informasi Hukum tata negara Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 21 Apr 2023 09:47 WIB

Memampukan Sistem Hukum Ketatanegaraan Kelola Ragam Krisis

Hanya dengan sistem hukum ketatanegaraan yang efektif, solutif dan komprehensif, Indonesia akan dimampukan mengelola dan mengatasi aneka krisis.

detikNewsJumat, 07 Apr 2023 08:21 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Kritik Keras Pencopotan Brigjen Endar oleh KPK

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, menilai pencopotan Endar bentuk abuse of power.

detikNewsSenin, 06 Mar 2023 16:48 WIB

Ketua MK Anwar Usman Lengser Sebelum 20 Maret

Anwar Usman akan lengser dari kursinya bulan ini. Hal itu seiring perintah MK dalam putusan judicial review UU 7/2020.

detikNewsSenin, 06 Mar 2023 11:07 WIB

Prof Bayu Desak Perda Adat Dibentuk untuk Lindungi Hak Masyarakat

Prof Bayu Dwi Anggono menyatakan sudah saatnya disahkan sejumlah Perda terkait adat untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945.

detikNewsKamis, 16 Feb 2023 11:40 WIB

Serikat Pekerja PLN dkk Gugat ke MK Minta Perppu Ciptaker Dibatalkan

Perppu Ciptaker terus digoyang di MK agar dibatalkan. Kini 15 perwakilan buruh ikut menggugat perppu itu, di antaranya dari Serikat Pekerja PLN.

detikNewsRabu, 01 Feb 2023 08:26 WIB

Mulai Bekerja, Majelis Kehormatan Diharap Bisa Ungkap Skandal Putusan MK

Tugas pertama yang diemban adalah mengungkap skandal putusan MK yang diubah substansinya. Siapa pelaku dan apa sanksinya?

detikNewsSelasa, 31 Jan 2023 16:16 WIB

MK Tegaskan Presiden 2 Periode Tak Bisa Jadi Cawapres!

MK menegaskan presiden 2 periode tidak bisa menjadi cawapres. Hal itu tertuang dalam putusan atas permohonan Partai Berkarya.

detikNewsSelasa, 31 Jan 2023 09:40 WIB

Diputus Siang Ini, Pemohon Minta MK Kabulkan Nikah Beda Agama

Penggugat UU Perkawinan berharap MK mengabulkan permohonannya, yaitu agar UU Perkawinan membolehkan nikah beda agama. Akankah harapan itu terwujud?

detikNewsSelasa, 31 Jan 2023 08:12 WIB

Prahara MK Berujung Mahkamah Kehormatan hingga Ancaman Pidana

Gonjang-ganjing MK memasuki baru. MK membentuk Majelis Kehormatan untuk mengusut dugaan pengubahan putusan. Ancaman pidana juga terlontar.