
MPR Upayakan PPHN Bisa Jadi Acuan Program Kerja Capres di 2024
Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi panduan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan program para calon presiden dan kepala daerah pada tahun 2024.
Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi panduan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan program para calon presiden dan kepala daerah pada tahun 2024.
Bamsoet menjelaskan desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menekankan kehadiran Komisi Kajian Ketatanegaraan punya tugas berat dalam mengkaji dan merumuskan ketatanegaraan Indonesia.
Hilangnya GBHN ternyata sudah bisa digantikan oleh rancangan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.
Kata Bamsoet, sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, kampus tak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap situasi dan kondisi sosial dan kebangsaan.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung rencana Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyebarluaskan wawasan kebangsaan.
Menurutnya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.
Hingga minggu-minggu terakhir periode MPR saat ini, belum ada kesepakatan terkait landasan hukum yang akan digunakan.
Pertama, perencanaan pembangunan model SPPN hanya bertumpu di tangan eksekutif (executive centris).
Sejatinya Haluan Negara merupakan suatu instrumen kunci Negara Pancasila yang kita anut dalam mengarungi peradaban dunia agar tak kehilangan arah dan jati diri.