Pakar Hukum Sebut Menkumham dan Menkopolhukam Harus Tegas di Konlfik Partai Demokrat
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalasan Feri Amsari menilai sikap pemerintah harus tegas di tengah konflik Partai Demokrat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalasan Feri Amsari menilai sikap pemerintah harus tegas di tengah konflik Partai Demokrat.
Polemik dualisme kepengurusan Partai Demokrat setelah digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terus berlanjut.
detikNewsJumat, 01 Jan 2021 07:44 WIB
FPI resmi dilarang di Indonesia. Namun FPI berencana mengganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Bagaimana menurut pakar hukum?
detikNewsJumat, 01 Jan 2021 06:30 WIB
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, pelarangan FPI sah secara UU, tapi tidak secara konstitusional.
detikNewsKamis, 24 Sep 2020 15:42 WIB
Direktur Pusako Unand Feri Amsari menilai wajar terdakwa dituntut maksimal karena telah dinilai terbukti bersama rekannya memperkaya diri hingga Rp 10 triliun.
detikNewsSelasa, 22 Sep 2020 14:24 WIB
Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti penyelenggara pemilu sudah ada yang terkena COVID-19 tetapi masih mau melanjutkan Pilkada.
detikNewsJumat, 28 Agu 2020 14:52 WIB
RCTI dan iNews Tv menggugat UU Penyiaran dengan harapan penyiaran yang menggunakan internet, sepert YouTube, juga tunduk ke UU Penyiaran. Ahli hukum keberatan.
detikNewsKamis, 28 Mei 2020 14:39 WIB
PUSaKO meminta seluruh aparat pemerintah hingga semua sektor milik negara terlibat penuh dalam penanganan pandemi Corona. Ini sesuai UU Penanggulangan Bencana.
detikNewsSenin, 09 Des 2019 20:51 WIB
"Sebagian besar di antara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik dalam persidangan itu," kata Feri Amsari.
detikNewsKamis, 07 Nov 2019 08:59 WIB
Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak berbanding lurus dengan semangat antikorupsi. Afiliasi politik anggota BPK dinilai menjadi penyebabnya.