
Di Sarasehan HIPMI, Bamsoet Soroti Beban UMKM di Platform e-Commerce
Mantan Ketua OKK HIPMI 2001-2005 Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan platform marketplace tidak menjadikan para pelaku UMKM sebagai 'sapi perahan'.
Mantan Ketua OKK HIPMI 2001-2005 Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan platform marketplace tidak menjadikan para pelaku UMKM sebagai 'sapi perahan'.
Perkembangan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
idEA berikan sejumlah catatan penting yang bisa dipertimbangkan pemerintah soal pajak untuk pedagang e-commerce.
Rencana pemungutan pajak 0,5% untuk pedagang online di e-commerce memicu kekhawatiran di kalangan pedagang kecil, termasuk di Kaltara.
Pemerintah rencanakan pajak untuk e-commerce. Ekonom UGM, Rijadh, sebut kebijakan ini adil dan strategis, meski bisa berdampak pada harga barang.
DJP Kementerian Keuangan mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjual.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan rencana ini bukanlah pengenaan pajak baru.
"Nggak kasihan sama orang yang jualan di e-commerce, Bu? Kena pajak lagi, dapat baru seberapa," tulis salah satu akun.
Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, mengapresiasi inisiatif Shopee Indonesia gelar malam penganugerahan Apresiasi Jurnalistik bertajuk UMKM Paten.
Pemerintah berencana menerapkan peraturan yang mengharuskan platform e-commerce memungut pajak atas pendapatan penjual.