
Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI
Komnas HAM ungkap dua hasil temuan usai kaji proses revisi UU TNI sejak 2024.
Komnas HAM ungkap dua hasil temuan usai kaji proses revisi UU TNI sejak 2024.
Bagaimana sikap para politikus terkait dengan situasi ini? Apakah RUU TNI masih akan dikebut di tengah badai kritik dan penolakan?
Koalisi Masyarakat Sipil tetap menolak keras RUU ini karena masih mengandung pasal bermasalah. Apa saja pasal bermasalahnya?
PWNU Jatim mengkritik pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Ini kata Pemprov Jatim.
PWNU Jatim mengkritik pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai Pj kepala daerah. Ini alasan di balik kritik tersebut.
"Semua anak umur 18 tahun sampai 40 tahun wajib militer, sudah, itu kuncinya. Dwifungsinya tetap jalan. Dwifungsi bukan ABRI saja, tapi rakyat juga."
Connie Rahakundini Bakrie berbicara tentang dwifungsi TNI. Menurutnya, dwifungsi memang sudah terjadi dan sangat diperlukan.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan penempatan perwira aktif di sejumlah jabatan sipil bukan untuk mengembalikan dwifungsi TNI.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut secara teoretis TNI memiliki berbagai macam peran. Mulai dari pretorian hingga participant ruler.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak punya keinginan mengembalikan dwifungsi TNI.