
Pemkab Bogor Tegaskan Tak Akan Revisi Perbup Tunjangan DPRD
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan tidak akan merevisi Perbup Nomor 44/2023 terkait tunjangan DPRD, meski menuai kritik publik atas kenaikan signifikan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan tidak akan merevisi Perbup Nomor 44/2023 terkait tunjangan DPRD, meski menuai kritik publik atas kenaikan signifikan.
Anggaran DPRD Kabupaten Bogor membengkak, mencakup pakaian dinas hingga tunjangan perumahan. Biaya pakaian tahunan mencapai Rp900 juta untuk 55 anggota.
Tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bogor naik signifikan setelah Perbup 44/2023. Ketua DPRD kini menerima Rp44,5 juta, meningkat 123%.
DPRD Kabupaten Bogor menikmati fasilitas besar, dengan pendapatan bulanan mencapai Rp72-92 juta. Perbup 44/2023 mengatur berbagai tunjangan dan hak keuangan.
Warga Desa Babakan Raden kecewa dengan janji perbaikan DPRD untuk SDN Tegal Benteng. Sekolah dalam kondisi memprihatinkan, ruang kelas tak layak pakai.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade prioritaskan anggaran untuk program pemerintahan. KUA-PPAS 2026 ditandatangani untuk penguatan data digital dan pelayanan publik.
Pemkab Bogor dan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2026, fokus pada penguatan data digital dan pelayanan publik untuk pembangunan daerah.
"Kejadian terkait dengan kabel, terutama kabel provider internet yang cukup karut-marut dan kayaknya belum ada aturan baku," kata Waka DPRD Kabupaten Bogor.
MK menolak gugatan yang diajukan oleh eks caleg DPRD Kabupaten Bogor, Usep Saefullah, yang ingin kursi di DPRD maksimal berjumlah 65.
Wasekjen DPP Gerindra Rudy Susmanto resmi mendaftar menjadi calon Bupati Bogor. Ia kini memproses pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Bogor.