
Pilkada Langsung: Indah di Mata, Pahit di Rasa
Pilkada langsung kembali ramai diperbincangkan untuk dievaluasi. Pengalaman dan fakta menunjukkan bahwa pilkada langsung tak seindah kelihatannya.
Pilkada langsung kembali ramai diperbincangkan untuk dievaluasi. Pengalaman dan fakta menunjukkan bahwa pilkada langsung tak seindah kelihatannya.
Pada 2014, PDIP mendukung Pilkada langsung melawan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin Pilkada via DPRD.
"Pilkada dan Pemilu langsung adalah hak demokrasi rakyat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
"Bila pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, itu set back (kemunduran)," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi.
Mereka ingin pilkada dikembalikan ke DPRD. Wacana itu dianggap dagelan politik DPR.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali tak setuju Pilkada langsung dihapus. Dia yakin Presiden Jokowi juga akan menolak wacana pilkada kembali melalui DPRD.
Lembaga KPK dibawa-bawa dalam riuh wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. KPK memastikan tak pernah merekomendasikan untuk menghapus Pilkada Langsung.
Pemerintah bersama DPR kembali melempar wacana mengembalikan sistem pilkada langsung ke DPRD. Gerindra konsisten mendukung agar wacana itu bisa terwujud.
Ada alasan lain di balik sikap Bamsoet yang mendorong agar pilkada langsung dievaluasi. Dia menyinggung soal pemodal Jakarta yang 'menyusup' lewat pilkada.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kukuh mendorong agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.