
PKS DKI Dorong RUU DKJ Atur Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada
PKS DKI Jakarta mendorong agar ada aturan dalam RUU DKJ soal wali kota di Jakarta dipilih secara langsung melalui pilkada.
PKS DKI Jakarta mendorong agar ada aturan dalam RUU DKJ soal wali kota di Jakarta dipilih secara langsung melalui pilkada.
Baleg DPR dan Mendagri Tito menggelar rapat kerja mengenai kelanjutan RUU DKJ. Rapat itu mengagendakan pembahasan dan dilanjutkan dengan persetujuan tingkat I.
Anies Baswedan menyoroti RUU DKJ mengatur pembentukan kawasan aglomerasi yang nantinya dikoordinasi oleh Dewan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden.
Mendagri Tito Karnavian ingin Jakarta menjadi pusat perekonomian dan kota kelas dunia seusai tak menjadi ibu kota.
Mendagri menegaskan bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk presiden. Hal ini disampaikan saat raker dengan Baleg DPR.
Baleg DPR dan Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan konsep aglomerasi dalam RUU DKJ berasal dari pemekaran Papua.
Baleg DPR akan membahas RUU DKJ setelah menerima DIM dari pemerintah. Baleg DPR mengatakan saat ini Jakarta telah kehilangan status daerah khusus ibu kota.
PAN menegaskan pihaknya menolak draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan Presiden.
Ganjar Pranowo bicara wacana aturan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana Pasal 10 RUU DKJ. Ganjar mengungkapkan ada dua pilihan.