
Tekan Peredaran Barang Palsu, DJKI Perkuat Pengawasan-Sertifikasi Mal
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menekan peredaran barang palsu yang marak di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menekan peredaran barang palsu yang marak di Indonesia.
DJKI mengingatkan pelaku usaha untuk membayar royalti musik di ruang publik, meski berlangganan layanan streaming. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum.
Langkah ini penting supaya pengusaha tidak menggunakan merek yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan yang telah terdaftar sebelumnya.
Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 2021 yang melibatkan 130 penerbit, sekitar 75 persen penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak.
Respons VISI usai DJKI memutuskan bahwa event organizer bertanggung jawab atas pembayaran royalti.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memperkenalkan inovasi pemeriksaan substantif secara daring untuk permohonan indikasi geografis.
Secara keseluruhan, lebih dari 50% perguruan tinggi telah menyumbang permohonan paten dalam negeri, namun baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten.
Penggunaan nama negara dalam merek dagang dan/atau jasa bukan hanya soal estetika atau strategi pemasaran, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang kompleks.
Keputusan DJKI tentang performing rights menuai kritik dari Piyu. Ia menuntut perbaikan dan menggugat LMKN terkait hak cipta dan royalti.
DJKI merilis keputusan tentang performing rights, menyatakan izin diatur oleh EO. Piyu dan Judika saling memberikan respons.