
PD Sangsi APBD DKI 2021 Berkualitas: Pembahasan Terburu-buru
Fraksi Partai Demokrasi (PD) DPRD DKI Jakarta menyoroti cepatnya penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2021. Akhirnya, APBD yang dihasilkan tidak berkualitas.
Fraksi Partai Demokrasi (PD) DPRD DKI Jakarta menyoroti cepatnya penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2021. Akhirnya, APBD yang dihasilkan tidak berkualitas.
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mempertanyakan mengenai penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke Pemprov DKI Jakarta.
Partai Demokrat menilai Anies keterlaluan jika tak menemui pekerja ambulans DKI saat berdemo lagi.
Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI memberikan sejumlah catatan di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Demokrat DKI menilai tidak perlu ada stiker di rumah untuk isolasi pasien OTG. Sebab, penyakit COVID-19 dianggap masih memunculkan stigma negatif di masyarakat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Mujiyono menyoroti lemahnya protokol kesehatan di Balai Kota DKI. Dia menilai penerapannya pun kurang ketat.
PD menilai kebijakan ganjil genap tidak berkorelasi dengan pengendalian COVID-19. PD menyebut justru itu dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Pelanggar masker di Jakarta akan didenda Rp 1 juta. F-Demokrat DPRD DKI sepakat dengan aturan itu, bahkan mengusulkan sanksi yang lebih tegas.
"Nggak efektif, nggak ada gunanya," kata Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono.
Demokrat ikut menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal 'kebijakan intoleran'. Menurut Demokrat, sebaiknya Anies berfokus pada penanganan COVID-19 saja.