
RUU DKJ, PKB Ungkap PDIP hingga PPP Juga Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden
"Ada beberapa fraksi, banyak, PDIP juga nggak mau, PKB, NasDem, PKS, PPP, sama, tidak mau kalau gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat," kata Cucun.
"Ada beberapa fraksi, banyak, PDIP juga nggak mau, PKB, NasDem, PKS, PPP, sama, tidak mau kalau gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat," kata Cucun.
Cak Imin menyatakan PKB menolak rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana tertera dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usulan DPR telah disetujui dalam rapat paripurna. Muncul penolakan karena pemimpin Jakarta kelak akan ditunjuk Presiden.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menanggapi soal Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Mahfud mengaku tak masalah RUU DKJ atur gubernur ditunjuk presiden.
Draf RUU Daerah Khusus Jakarta menyatakan Jakarta mempunyai ibu kota provinsi. Lantas, di mana nantinya ibukota Daerah Khusus Jakarta jika UU ini sudah berlaku?
RUU DKJ ini juga mengatur pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno hingga kawasan Monas.
Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ) menjadi RUU usulan DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang menolak.
Syamsurizal menilai Daerah Khusus Jakarta akan menjadi daerah struktur ekonomi yang ramah
Muncul dua opsi nama baru Jakarta setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara.