
Bawa-bawa Formula E, Anggota F-PDIP Kritik Sikap Pemprov DKI soal Bansos
PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak buang badan soal bansos tunai tahap 7 dan 8. Menurutnya, Pemprov DKI harus bertanggung jawab soal bansos.
PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak buang badan soal bansos tunai tahap 7 dan 8. Menurutnya, Pemprov DKI harus bertanggung jawab soal bansos.
Okie juga menerangkan Pemprov saat ini belum mengalokasikan anggaran BST untuk Juli dan Agustus.
Pemprov DKI Jakarta mengatakan belum ada kepastian terkait penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk tahap 7 dan 8. Pemprov masih tunggu kebijakan pusat.
Seorang kepala desa (kades) di Blitar dilaporkan warganya sendiri ke polisi. Sang kades diduga telah menggelapkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) milik warga.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar menyesalkan adanya dugaan penggelapan dana BST oleh Kades Ngadri. Anggota dewan meminta agar dibuka posko pengaduan di desa.
Kantor Pos Blitar selaku pihak penyalur BST angkat bicara soal dugaan Kades Ngadri menggelapkan dana BST. Apa kata pihak Kantor Pos Blitar?
Kepala Desa Ngadri, MM, dilaporkan warganya dengan dugaan penggelapan dana BST. Berapa banyak dana BST yang sudah digelapkan oleh Kades Ngadri?
Warga melaporkan kades di Blitar yang menggelapkan dana BST. Walaupung kades telah meminta maaf, namun warga ingin proses hukum tetap lanjut untuk efek jera.
Kades Ngadri, MM, telah meminta maaf kepada warga terkait BST yang diduga telah digelapkannya. Namun warga menolak permintaan maaf tersebut.
Kades di Blitar dilaporkan warganya ke polisi dengan dugaan penggelapan dana BST. Ini dugaan modus yang digunakan sang kades untuk menggelapkan dana BST.