
Pengendalian Lumpur Sidoarjo Tetap Menjadi Prioritas Pemerintah
Kementerian PUPR memastikan penanganan infrastruktur dan pengendalian lumpur Sidoarjo di daerah terdampak serta menjamin infrastruktur tersebut tetap berfungsi.
Kementerian PUPR memastikan penanganan infrastruktur dan pengendalian lumpur Sidoarjo di daerah terdampak serta menjamin infrastruktur tersebut tetap berfungsi.
Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) adalah untuk efisiensi.
Dalam rapat yang sempat berlangsung panas, DPR akhirnya menyetujui dana talangan untuk warga terdampak lumpur Lapindo sebesar Rp 54 miliar dari APBN-P 2016.
Dua kali jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku dipusingkan dengan masalah lumpur Lapindo.
DPR usul anggaran APBN untuk talangan ganti rugi lapindo ditambah Rp 701 m lagi, apa tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan penambahan dana talangan ganti rugi lapindo Rp 701 m, padahal di 2015 pemerintah telah mengalokasikan Rp 827 m.
Rapat pembahasan pencairan dana talangan lumpur Sidoarjo Rp 54 miliar di APBN-P 2016 untuk BPLS antara DPR Ri dan Kementerian Keuangan berlangsung panas.
Komisi XI DPR menyetujui anggaran LMAN (Lembaga Manajemen Negara Aset Negara) sebesar Rp 16 triliun untuk membuat bank tanah yang diperlukan untuk infrastruktur