
Ayub Amali Resmi Jabat Kepala BPK Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghadiri pelantikan Ayub Amali sebagai Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghadiri pelantikan Ayub Amali sebagai Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta.
LHP dari BPK DKI atas laporan keuangan Pemprov DKI menyebutkan masih adanya wajib bayar 5 juta poundsterling atau Rp 90 M soal commitment fee Formula E.
Pemprov DKI berencana menggelar Formula E. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut, berdasarkan hasil audit BPK, tidak ada rekomendasi penundaan.
Pemprov DKI Jakarta menjawab soal temuan pemborosan anggaran rapid test Corona. DKI menegaskan tidak ada kerugian daerah.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefullah menyebut rekomendasi yang disampaikan BPK merupakan perbaikan administrasi. Dia mengatakan tidak ada kerugian daerah.
Pemprov DKI menyebut bukti pengembalian dana ke kas daerah telah dilaporkan kepada BPK RI. Rekomendasi BPK telah dijalankan DKI dan melakukan perbaikan.
BPK DKI menemukan kelebihan pembayaran gaji Rp 862 juta karena dibayarkan ke pegawai pensiun dan wafat. PAN meminta Pemprov DKI memperbaiki data pegawai.
BPK DKI menemukan adanya pegawai meninggal dan pensiun di Pemprov DKI masih digaji. PDIP DKI Jakarta khawatir data pegawai Pemprov dimanipulasi.
BPK DKI mendeteksi temuan mengejutkan dalam LKP DKI Tahun 2020. Ternyata Pemprov DKI tetap menggaji pegawai yang sudah pensiun, bahkan meninggal dunia.
Wagub DKI buka suara terkait temuan Rp 862 juta untuk bayar gaji pegawai wafat-pensiun. Riza menyebut Rp 200 juta sudah dikembalikan dan sisanya masih proses.