
Gubernur NTB Pertimbangkan Outsourcing untuk 518 Honorer Terancam PHK
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempertimbangkan skema outsourcing untuk 518 honorer terancam PHK. Kebijakan ini bertujuan menyelamatkan nasib mereka.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempertimbangkan skema outsourcing untuk 518 honorer terancam PHK. Kebijakan ini bertujuan menyelamatkan nasib mereka.
Sebanyak 518 honorer Pemprov NTB terancam PHK karena tidak terdaftar di BKN. Mereka bisa dipekerjakan melalui skema outsourcing jika ada anggaran.
Kapan pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025? Simak aturan terbaru BKN lengkap dengan jadwal pengisian data, penetapan NI PPPK, hingga pengangkatannya.
BKN mengumumkan perpanjangan jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2024, memberi waktu tambahan untuk pengisian DRH dan dokumen administrasi.
BKN tetapkan jadwal terbaru pengangkatan PPPK paruh waktu 2024. Cek tahap pengisian DRH hingga usul penetapan Nomor Induk PPPK di sini.
BKN memperpanjang tenggat waktu pengisian dokumen PPPK Paruh Waktu hingga akhir September. Cek informasinya di sini.
BKN perpanjang masa pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk calon PPPK Paruh Waktu hingga 22 September 2025. Persiapkan dokumen agar tidak terhambat.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang batas waktu pengisian dokumen bagi para Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
BKN menerbitkan aturan baru yang memungkinkan pengusulan kenaikan pangkat PNS setiap bulan mulai 1 Oktober 2025, menggantikan batasan enam kali setahun.
Herman Deru menerima penghargaan BKN sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah.