
Soal RUU Kementerian Negara, MenPAN-RB: Langkah Perkuat Koordinasi
Revisi UU Kementerian Negara mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan kolaboratif.
Revisi UU Kementerian Negara mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan kolaboratif.
Anas menilai digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan 'Jalan Tol Pelayanan' dalam menyempurnakan pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo.
Diksi "cleansing" guru honorer di Jakarta dan nama-nama nyeleneh aplikasi mencerminkan kecenderungan kebijakan publik kita yang tidak santun berbahasa.
Kegagalan dalam membangun kapasitas kebijakan birokrasi telah terbukti menghambat efektivitas kebijakan/program pemerintah.
Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP Manajemen ASN pada 5 Februari 2024 lalu.
Anas berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di MPP.
Anas mengatakan tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari yang rumit, kompleks, dan panjang, jadi lebih simpel, mudah, cepat, & transparan.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat agar meningkatkan PAD dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi.
Agenda ini digelar untuk mendapatkan gambaran dan informasi objektif terkait implementasi pembinaan inovasi pelayanan publik di tiap instansi pemerintah.