detikBaliRabu, 18 Feb 2026 22:12 WIB
Kemenkum Pastikan Efektivitas 3.442 Posbakum di NTT
Sebanyak 3.442 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa/kelurahan akan memberi layanan bantuan hukum gratis untuk warga di NTT.
detikBaliRabu, 18 Feb 2026 22:12 WIB
Sebanyak 3.442 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa/kelurahan akan memberi layanan bantuan hukum gratis untuk warga di NTT.
detikBaliKamis, 12 Feb 2026 16:31 WIB
Persidangan pasutri 'petani ganja hidroponik' di Denpasar ditunda. Hakim ingatkan agar tidak tergiur janji bantuan hukum yang transaksional.
detikSulselSenin, 12 Jan 2026 13:00 WIB
Kabag Ops Polres Bone Bolango, AKP Atmal Fauzi, dilaporkan melecehkan wanita FDL setelah tawaran bantuan hukum. Kasus sedang ditangani Polda Gorontalo.
detikSumutSelasa, 21 Okt 2025 20:31 WIB
Menteri Hukum Supratman apresiasi Gubernur Riau atas peluncuran Pos Bantuan Hukum. Program ini hadir di 1.862 desa untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat.
detikSumbagselJumat, 03 Okt 2025 22:30 WIB
Pemkot Palembang tegaskan komitmen sebagai Kota Peduli HAM dengan kerja sama Kemenkumham. Layanan advokat gratis dan dukungan UMKM jadi fokus utama.
detikBaliRabu, 03 Sep 2025 08:55 WIB
LBH Bali mengumpulkan informasi tentang penangkapan aktivis Syahdan Husein. Posko bantuan hukum dibuka untuk korban kekerasan saat demonstrasi di Bali.
detikBaliJumat, 22 Agu 2025 14:36 WIB
Sebanyak 7.212 Pos Bantuan Hukum terbentuk di Indonesia, didukung 8.277 paralegal. NTT memiliki 149 Pos Bankum, dengan peningkatan penerima bantuan hukum.
detikSumbagselSenin, 28 Jul 2025 07:31 WIB
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyatakan Pemkab tidak akan memberikan bantuan hukum untuk tersangka OTT kepala desa.
detikBaliKamis, 17 Jul 2025 22:45 WIB
Dua pejabat Pemprov NTB, Wirajaya Kusuma dan Mawardi Khairi, diberhentikan sementara karena kasus korupsi. Pemprov berencana memberikan bantuan hukum.
detikBaliSenin, 14 Jul 2025 17:20 WIB
Pemprov NTB pertimbangkan bantuan hukum untuk Kepala Biro Ekonomi Wirayaja Kusuma yang ditahan atas kasus korupsi masker COVID-19. Proses hukum dihormati.