
OJK Terbitkan 3 Aturan Baru buat Perkuat Bank Rakyat
OJK menerbitkan tiga peraturan baru untuk memperkuat BPR dan BPRS, fokus pada transparansi, kualitas aset, dan tata kelola syariah.
OJK menerbitkan tiga peraturan baru untuk memperkuat BPR dan BPRS, fokus pada transparansi, kualitas aset, dan tata kelola syariah.
Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, bersama DPRD menetapkan empat Raperda menjadi Perda, termasuk perlindungan petani dan pendidikan wawasan kebangsaan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Jatim Cahyo Harjo Prakoso menegaskan pentingnya transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
LPS siapkan anggaran Rp 160 miliar untuk sistem IT BPR dan BPRS. Proyek percontohan 2025 bertujuan tingkatkan manajemen dan daya saing bank lokal.
DPRD Lamongan setujui perubahan judul Perda tentang Bank Perekonomian Rakyat. Usulan ini tindak lanjut UU nomor 4 tahun 2023 untuk penguatan sektor keuangan.
OJK memprediksi 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) akan tutup tahun ini. Penyebabnya adalah kendala penyuntikan modal dari pemerintah daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang.
Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah bangkrut dalam satu bulan di Juli 2024.
Nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang usai izin operasional dicabut. Pasalnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah.