
Awareness Bagi Perusahaan Asuransi & Pemegang Polis Usai Putusan MK
Pada 3 Januari 2025 MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 251 KUHD melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 83.
Pada 3 Januari 2025 MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 251 KUHD melalui Putusan No. 83/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 83.
Perlindungan asuransi dibutuhkan oleh pelaku usaha ultra mikro.
Benarkah masyarakat kali ini harus mengalah dan menerima rencana kenaikan ini?
Bakal ada skema coordination on benefit (COB) alias patungan asuransi swasta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Salah satu hasil Konbes NU 2025 adalah rekomendasikan pemerintah beri asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Seperti pengemudi ojek hingga petani.
Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan pembubaran perusahaan akan dilakukan tahun ini.
Pensiunan BUMN Pupuk Kaltim teriak karena dana pensiun Rp 505 miliar belum cair dari Jiwasraya.
OJK akan merespons keputusan MK tersebut dalam bentuk konkret sehingga ada keseimbangan antara kepentingan konsumen dan perusahaan asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru. Ini isinya.
Asuransi menjadi salah satu instrumen yang bisa mengamankan harta dan aset masyarakat dari berbagai risiko.