
Negara Tak Punya Uang Banyak, Infrastruktur Digenjot Lewat Skema Ini
Pemerintah dorong percepatan infrastruktur dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) untuk capai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Pemerintah dorong percepatan infrastruktur dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) untuk capai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Menteri Keuangan Sri Mulyani terbitkan PMK Nomor 56/2025 untuk efisiensi belanja APBN, fokus pada program prioritas presiden dan keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani terbitkan PMK Nomor 56/2025 untuk efisiensi belanja APBN. Kini ada 15 item belanja yang dipangkas. Apa saja?
Menteri Keuangan Sri Mulyani terbitkan PMK Nomor 56/2025 untuk efisiensi belanja APBN, fokus pada program prioritas presiden dan keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan 20% APBN tidak terbuang. Jika tidak terserap, akan dialihkan ke dana abadi pendidikan LPDP.
Pemerintah akan bangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025 dengan anggaran Rp 6 triliun, fokus pada daerah 3T.
Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Realisasi lifting minyak Indonesia mencapai 608 ribu barel per hari, melampaui target APBN.
Dana desa akan menjadi jaminan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Koperasi Merah Putih.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melaporkan kontrak baru yang telah digarap sebesar Rp 4,33 triliun sampai Juni 2025.