
Siap Bahas Sampai Malam, DPRD Targetkan KUA-PPAS DKI Diteken 5 November
DPRD DKI Jakarta masih membahas rencana anggaran DKI 2020. DPRD menyebut KUA-PPAS ditargetkan akan berlangsung pada 5 November 2019.
DPRD DKI Jakarta masih membahas rencana anggaran DKI 2020. DPRD menyebut KUA-PPAS ditargetkan akan berlangsung pada 5 November 2019.
ICW meminta Pemprov DKI transparan agar masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran. ICW menantang Pemprov DKI dan DPRD untuk rapat disiarkan secara live.
"Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa," kata dia.
Ketua DPR DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku belum pernah menerima draf revisi KUA-PPAS 2020 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Setelah Anies menganggap munculnya keanehan rencana anggaran 2020 berpangkal pada sistem e-budgeting warisan, dua mantan Gubernur DKI angkat bicara.
"Bukan hanya anggota Dewan yang bisa melihat, menyisir anggaran. Tapi juga masyarakat bisa melihat," kata Djarot.
Politikus Gerindra Inggard Joshua menilai William tidak etis karena membuka rencana anggaran 2020, salah satunya anggaran lem Aibon Rp 82,8 M, di media sosial.
Sistem e-budgeting warisannya dinilai bermasalah oleh Anies, Ahok menjawab. Menurutnya, sistem itu baik jika tak ada niat korupsi.
Anies merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.
"Satu-satu lihat, tim kita review satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar," kata Anies.