detikNewsMinggu, 09 Jul 2017 17:19 WIB
Golkar: Hak Angket KPK Bukan untuk Kepentingan Partai
Pansus angket KPK semakin menuai kontroversi. Partai Golkar memastikan pansus angket dilakukan bukan untuk kepentingan pihaknya.
detikNewsMinggu, 09 Jul 2017 17:19 WIB
Pansus angket KPK semakin menuai kontroversi. Partai Golkar memastikan pansus angket dilakukan bukan untuk kepentingan pihaknya.
detikNewsMinggu, 09 Jul 2017 16:48 WIB
PKS berkomitmen untuk menolak hak angket KPK. Proses pembentukan Pansus Angket KPK dianggap tidak sesuai dengan peraturan di DPR.
detikNewsSabtu, 08 Jul 2017 01:47 WIB
Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengklaim menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan KPK dalam menangani para tersangka koruptor.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 23:17 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut lembaga yang dipimpinnya tak memihak dalam masalah hak angket KPK. Dia menegaskan DPD bersikap netral.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 22:53 WIB
Kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin menuai kritik. Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyebut Pansus telah merendahkan peradilan.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 22:47 WIB
Eks pimpinan KPK menyampaikan keprihatinannya terhadap 'serangan' Pansus Hak Angket oleh anggota DPR, yang seharusnya menjadi mitra kerja KPK.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 21:33 WIB
Kunjungan Pansus Angket terhadap KPK untuk menemui napi korupsi di LP Sukamiskin, Bandung, menuai banyak kritik. Cak Imin memastikan tak ada pihaknya yang ikut.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 20:43 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai kunjungan Pansus Angket KPK ke napi korupsi bisa menimbulkan multitafsir. Dia mengimbau agar kontroversi dihindari.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 20:33 WIB
Mantan pimpinan KPK secara keras menolak hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR. Menurut mereka, langkah ini adalah sebuah kemunduran.
detikNewsJumat, 07 Jul 2017 18:20 WIB
Massa gabungan dari BEM dan ILUNI UI serta masyarakat antikorupsi menggelar aksi di depan Gedung DPR. Mereka menolak hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR.