
PSI Miris Anggota DPRD DKI 'Gadai' SK: Solusinya Fundraising dari Pemilih
PSI menyatakan miris mendengar anggota DPRD DKI menggadai surat keputusan (SK) demi mendapatkan kredit.
PSI menyatakan miris mendengar anggota DPRD DKI menggadai surat keputusan (SK) demi mendapatkan kredit.
Fenomena anggota DPRD 'menggadaikan' surat keputusan demi kredit ternyata juga terjadi di DKI Jakarta.
Ramai-ramai anggota DPRD Jabar periode 2019-2023 menggadaikan SK (surat keputusan) penetapan sebagai anggota dewan ke pihak bank. Mendagri berkomentar.
Anggota DPRD Surabaya ini mengaku menggadaikan SK-nya untuk kredit pinjaman ke bank. Bagaimana ceritanya?
Fenomena anggota legislatif menggadaikan SK sebagai jaminan pengajuan kredit di bank hampir terjadi setiap periode di Surabaya. Tak terkecuali periode 2019-2024
"Nggak ada jaminan (tak akan korupsi) justru bisa memicu korupsi modus baru dengan pembayaran cicilan dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan," kata ICW
Formappi menilai fenomena anggota DPRD menggadaikan SK (surat keputusan) sebagai hal yang tidak etis dan berpotensi menyuburkan korupsi.
Peminjaman kredit dengan jaminan surat kuasa (SK) anggota dewan ke bank merupakan hal wajar. Meski begitu tidak banyak bank yang mau melirik peluang itu.
DPRD Surabaya menilai fenomena pengambilan pinjaman kredit ke bank dengan menjaminkan surat keterangan (SK) merupakan hal yang sah. Apa alasannya?
Anggota DPRD Surabaya juga menggadaikan SK-nya usai pelantikan. Bagaimana tanggapan ketua dewan?