
KPAI Minta Program Anak Nakal Dikirim ke Barak Dihentikan Sementara
"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi," ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi," ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hadir di penutupan Pendidikan Karakter SMP, menanggapi kritik KPAI dan tantang untuk membina anak bermasalah di Jabar.
KPAI menyoroti asesmen atau penilaian siswa yang dimasukkan ke barak militer. KPAI menyebut penilaian ini seharusnya dilakukan oleh psikolog profesional.
KPAI berkoordinasi dengan stakeholder seperti KemenPPA terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
KPAI membeberkan hasil pengawasan program barak militer bagi anak nakal atau berperilaku khusus. KPAI menyampaikan program ini berpotensi melanggar hak anak.
Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soroti tenaga pendidik siswa dalam program penguatan karakter di barak militer.
KPAI mengungkapkan faktor utama siswa dimasukkan ke dalam barak militer. Faktor utamanya mulai dari merokok, bolos sekolah, dan tawuran.
WamenPPPA Veronica Tan menilai Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirimkan anak nakal ke barak militer sejalan dengan program pemerintah pusat.
Wamen PPPA Veronica Tan menyambut baik kebijakan memasukan anak nakal ke barak militer. Kebijakan inidinilaii dapat menjadikan anak-anak lebih berakhlak.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati ungkap kekhawatirannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kirim siswa nakal ke barak militer.