
Heru Budi soal UU DKJ Atur Kelurahan Dapat 5% APBD: DKI Sudah Terapkan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan selama ini pihaknya juga telah mengucurkan anggaran untuk kelurahan melalui berbagai sektor.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan selama ini pihaknya juga telah mengucurkan anggaran untuk kelurahan melalui berbagai sektor.
PKS menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi UU. Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislatif.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Dalam paripurna itu, DPR mengesahkan RUU Desa dan RUU DKJ menjadi UU.
DPR RI mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU. Pengesahan itu diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 hari ini. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Bagian Ketiga dalam Pasal 10 menyatakan pemerintah DKJ dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pilkada.
Dalam draf RUU itu disepakati pemenang Pilkada Gubernur DKJ tetap dengan syarat suara 50 persen plus 1 serupa dengan Pilpres.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Senin (18/3). Termuat dalam Pasal 10 ayat 2, dalam DIM pemerintah di nomor 74.
PKS DKI Jakarta mendorong agar RUU DKJ mengatur soal wali kota dipilih secara langsung melalui pemilu. Lantas, bagaimana respons Heru Budi Hartono?
Baleg DPR dan pemerintah menyepakati pemilihan gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam RUU DKJ dilakukan secara langsung melalui pilkada dalam satu putaran.