
BPH Jadi Kementerian, Legislator Harap Penanganan Haji Lebih Transparan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas revisi UU Haji. Pembahasan DIM telah selesai dan akan dilanjutkan ke tahap tim perumus.
DPR dan Pemerintah setujui Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian lewat revisi UU haji dan umrah. Wekil Kepada BP Haji siap jalankan perintah UU.
Tim perumus dan tim sinkronisasi revisi UU Haji dan Umrah telah rampung. Rapat kerja dengan pemerintah akan dilaksanakan untuk mendengarkan pandangan mereka.
Biaya Masyair berkaitan dengan komponen penyelenggaraan ibadah haji. Berikut pengertian, besaran dan alasan mengapa biaya masyair 2026 harus dibayar di muka.
Komisi VIII DPR RI mulai pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Haji. Pelaporan hasil kerja dijadwalkan malam hari secara terbuka.
Komisi VIII DPR melanjutkan pembahasan RUU Haji dan Umrah dalam rapat tertutup. Target revisi UU Haji rampung pada 26 Agustus 2025.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan mengungkap Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk menentukan wilayah di Arafah. Revisi Undang-Undang Haji harus segera rampung.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan DPD RI untuk membahas RUU Haji. DPD mendukung perubahan undang-undang demi perbaikan pengelolaan haji dan umroh.
DPR kebut pembahasan RUU Haji dan Umrah. Komisi VIII gelar rapat Sabtu-Minggu ini.