.webp)
Ketua PW DMI Sumatera Barat Duski Samad menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan independensi masjid sebagai tempat ibadah. Hal ini dilakukan lantaran adanya kekhawatiran masjid digunakan sebagai tempat politik praktis menjelang pesta rakyat pemilihan caleg dan capres 2024.
"Masjid tidak anti politik, tetapi masjid bukan tempat melakukan kegiatan politik praktis," ujar Duski dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2/2023).
Duski menilai masjid harus kembali kepada marwahnya, yakni sebagai tempat edukasi umat Islam dan terbuka untuk melakukan berbagai kajian akademik keagamaan bagi umat. Termasuk salah satunya kajian di bidang politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan berbagai kegiatan di masjid dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan umat, baik urusan dunia maupun akhirat.
"Selain tempat ibadah, fungsi masjid juga sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan, media pembentukan karakter umat, termasuk dalam hal menyampaikan politik Islam," ucapnya.
Untuk mengantisipasi politik praktis di ruang mimbar, Duski beserta anggota DMI lainnya tengah mempersiapkan panduan terkait antisipasi praktik tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan khittah masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT.
"Kita rumuskan satu bentuk pemikiran tentang bagaimana etika di masjid yang di dalamnya mengatur regulasi dan menyampaikan pernyataan yang melarang tindakan politik praktis dalam berdakwah," urainya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris PW Aceh Tengku Irhamullah berpendapat masjid tidak seharusnya dijadikan sebagai alat politik praktis. Menurutnya, hal tersebut hanya akan berakibat untuk memecah suatu golongan.
"Dari awal memang kita sepakat bahwa masjid itu menjadi satu sarana dalam mempersatukan umat. Oleh karena itu, kita mengharapkan untuk tidak membicarakan hal-hal yang bersifat politik praktis, dengan sengaja mengkampanyekan nama calon di dalam dakwahnya," pungkasnya.
(ega/ega)
