.webp)
Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama. Hal ini dianggap sangat penting mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja wilayah (rakerwil) dan Halaqoh DMI Jateng yang mengunsung tema 'Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama' di Hotel Gracia, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (24/2) lalu.
Ketua DMI Jateng Ahmad Rofiq menjelaskan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rofiq mengatakan pihaknya merencanakan untuk membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah guna mensosialisasikan perihal moderasi beragama. Para pelatih tersebut, dikatakan Rofiq, akan mendapat sesi Training of Trainers (TOT) sebelum turun ke daerah.
"Jadi, kan sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada melatih trainernya nanti supaya bisa mendiseminasi sebenarnya seperti apa gambaran moderasi beragama itu," terang Rofiq dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2/2023).
"Dan nanti ketika sudah ada trainer-trainer yang punya kompetensi terukur, itu yang nanti akan kita turunkan ke daerah-daerah yang ada di kabupaten/kota," imbuhnya.
Rofiq menegaskan moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok.
"Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, itu banyak kasus-kasus yang kemudian mereka mengusung ajaran-ajaran yang cenderung menganggap paham mereka sendiri yang benar," sebut Rofiq.
Dalam kesempatan itu, Rofiq juga menekankan moderasi beragama mengajarkan untuk tidak menjadikan masjid sebagai senjata politik atas nama agama.
Sementara itu, Direktur Program DMI Pusat Munawar Fuad mengapresiasi langkah dan inisiatif pengurus wilayah DMI Jateng dalam mendorong peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Fuad menyatakan moderasi beragama adalah solusi dan penengah dari konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan. DMI Jawa Tengah pun disebut Fuad pantas dijadikan panutan dalam upayanya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama.
"Mengatasi tantangan, masalah-masalah yang mendesak di lingkungan Jawa Tengah itu sendiri yang tidak mudah, dimana keberagaman, cara pandang, terhadap internal keagamaan di muslim sendiri dan terhadap agama lain, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," papar Fuad.
Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berupaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderat, toleran, dan lebih damai.
Dalam kesempatan lainnya, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah KH. Noor Achmad menyerukan untuk menjaga marwah masjid menjelang masuknya tahun politik. Dia mengimbau agar tidak terjadi praktik politisasi masjid.
Achmad menuturkan beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah politisasi masjid. Salah satunya dengan tidak mengundang tokoh politik untuk menyampaikan dakwah yang dikhawatirkan hanya untuk kelompok kepentingan.
"Sehingga masjid harus bebas dari politik, masjid itu harus objektif, masjid juga harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan," ujar Achmad.
(ega/ega)
