DPRD Sebut Pengangguran di Riau Alami Penurunan, Kesejahteraan Membaik

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau mengungkap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami penurunan. Sementara kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

"Untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau terus membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,40% atau turun sebanyak 0,5% dari tahun sebelumnya," ucap Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Kelmy Amri dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11/2022).

Hal ini ia sampaikan dalam laporan Banggar DPRD tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Kelmy menjabarkan angka TPT Riau terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera sebesar 5,13% dan TPS Nasional sebesar 5,83%.

Menurutnya, faktor kondisi kesejahteraan masyarakat Riau juga menunjukkan tren yang membaik di tengah pemulihan ekonomi akibat COVID-19.

"Pemprov Riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan, dan pengguna BBM lainnya," ungkapnya.

Selain itu, ia melaporkan kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat seiring dengan membaiknya harga komoditas sawit, sub sektor pembentuk NTP di samping komoditas lainnya. Ia berharap kenaikan NTP yang mengindikasikan peningkatan pendapatan petani ini dapat mendorong kesejahteraan wilayah pedesaan.

"NTP subsektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45% dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, anggaran APBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 9,83 triliun lebih. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,18 triliun atau 0,14% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 8,65 triliun lebih.

Ia mengungkap ada tujuh prioritas pembangunan di Tahun Anggaran 2023, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pihaknya juga memprioritaskan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, wisatawan mancanegara, kenyamanan wisatawan mancanegara, kemandirian ekonomi, serta menurunkan kesenjangan pendapatan.

Sebagai informasi, rapat paripurna ini dihadiri langsung Gubernur Riau Syamsuar, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, dan para kepala OPD di lingkungan Provinsi Riau.