Pemerintah Minta Pejabat Polisi di Jatim Dievaluasi soal Kanjuruhan

Nasional

Pemerintah Minta Pejabat Polisi di Jatim Dievaluasi soal Kanjuruhan

Tim detikNews - detikSumut
Senin, 03 Okt 2022 17:51 WIB
Kenapa Banyak yang Meninggal di Stadion Kanjuruhan?
Foto: AP/Yudha Prabowo
Medan -

Menko Polhukam Mahfud Md meminta agar Polri menjelaskan terkait tindakan penertiban dan penegakan hukum soal kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mahfud juga meminta agar Polri menegakkan disiplin kepada pejabat Polri terkait peristiwa itu.

"Penegakan disiplin kepada pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa," kata Mahfud dilansir dari detikNews, Senin (3/10/2022).

Mahfud kemudian meminta Polri melakukan evaluasi terhadap pejabat di Jawa Timur buntut insiden Kanjuruhan yang menyebabkan 125 orang tewas. Mahfud menyampaikan hal itu merupakan sebuah keputusan.


"Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap semua jabatan di Provinsi Jawa Timur. Itu tadi keputusannya," katanya.

Ada dua pesan yang disampaikan Mahfud kepada Polri. Salah satunya adalah meminta Polri segera menyampaikan pihak yang sebagai tersangka.

"Penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti," tuturnya.

Pembentukan Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TGIPF) yang terjadi pada 1 Oktober 2022 juga sudah diumumkan Mahfud hari ini. Mahfud mengatakan tim ini akan bekerja paling lama dalam sebulan.

Mahfud menjelaskan hasil kerja TGIPF akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). TGIPF juga akan penilaian kebijakan keolahragaan nasional, khususnya sepakbola secara menyeluruh.

Dia mengatakan TGIPF juga akan menyampaikan fakta-fakta lain yang ditemukan kepada Jokowi. Dalam jangka dekat, pelaku yang sudah diketahui akan ditindak lebih dulu.

Mahfud mengatakan TGIPF juga akan merekomendasikan kepada Polri untuk menindak pihak di luar lapangan yang diduga terlibat tragedi. Dia bahkan mengatakan bisa saja melibatkan KPK.

"Mungkin saja nanti ditemukan hal yang sesudah diselidiki, ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang lebih besar, bukan pelaku lapangan. Mungkin ya mungkin. Atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang yang ada di balik yang sekarang terlihat itu," ucap dia.

"Nah ini tentu nanti akan disalurkan lagi ke Polri untuk diproses secara hukum. Kalau misalnya permainan itu karena uang dan jabatan, bisa saja nanti diserahkan ke KPK juga, bisa," tambah dia.



Simak Video "Survei Siapa Paling Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan: Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)