.webp)
Ketua DPP PDIP, Dedi Sitorus, meminta agar Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendorong pemekaran Kepulauan Nias dan daerahnya lainnya menjadi provinsi baru jika terpilih nanti. Langkah itu untuk keadilan merata karena anggaran Sumut terbatas.
"Supaya keadilan merata, orang-orang di Nias membutuhkan program pembangunan, dasarnya adalah jumlah penduduk," kata Dedi Sitorus saat kampanye akbar Edy-Hasan dan Cawalkot Ridha Darmajaya-Abdul Rani di Medan, Minggu (10/11/2024).
Mantan anggota DPR RI ini menjelaskan jika Edy-Hasan, maka dirinya dengan Yasonna Homongan Laoly yang juga tokoh dari Nias akan mendorong Edy Rahmayadi membangun pulau Nias melalui ide pemekaran itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Pak Edy jadi, saya dan Pak Laoli yang akan menyeret Pak Edy membangun Pulau Nias. Nias harus jadi daerah pariwisata nomor 2 di Sumut," jelasnya.
Dedi juga menyampaikan tentang prestasi Edy Rahmayadi selama menjabat Gubernur Sumut pada periode sebelumnya. Seperti membangun 24 unit SMA, menaikkan gaji guru honor dari Rp 40 ribu per jam jadi 90 ribu per jam.
"Kemudian juga sekolah di revitalisasi, ada 6 sekolah, padahal anggarannya terbatas, katanya jalan di Sumut hancur lebur, betul apa nggak?. Betul, tapi jalan yang hancur itu, jalan punya bupati, jalan punya wali kota," ungkapnya.
"Masak jalan di kampung rusak, yang disalahin Pak Edy, kau tanyaklah bupati, wali kota. Kalau jalan masuk Sumut dari provinsi lain rusak, kau tanyalah presiden," imbuhnya.
Dedi menambahkan, Edy Rahmayadi juga membangun 450 Kilometer jalan melalui proyek multiyears yang dikenal dengan proyek Rp 2,7 triliun. Walaupun, kata Dedi saat itu sedang masa pandemi Covid-19.
"Selama jaman Pak Edy, walaupun covid-19, 450 Km jalan dipelihara dan diperbaharui. Apakah kita tau, di Sumut adalah daerah jalan paling panjang, 5.000 kilometer lebih, siapapun gubernur akan sulit," sebutnya.
Terakhir, Dedi mengimbau masyarakat agar tidak takut akan intimidasi dan intervensi dari kades, lurah, camat, penjabat (Pj) kepala daerah dan aparat penegak hukum (APH). Masyarakat diminta untuk melaporkan jika ada temuan seperti itu.
"Kalau kepala desa, kepala dinas, Pj, aparat hukum yang main main dalam pilkada, masyarakat harus rekam, laporkan. Saatnya kita minta pertanggungjawaban mereka nanti," tutupnya.
(astj/astj)
