.webp)
Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Hasan Basri Sagala menyebut pembangunan proyek infrastruktur di Kota Medan menimbulkan sampah. Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution lalu menyinggung soal pembangunan jalan provinsi senilai Rp 2,7 triliun di masa Edy Rahmayadi sebagai gubernur Sumut.
Awalnya, Bobby menyebut bahwa pernyataan Hasan tersebut tidak sesuai dengan pertanyaan moderator terkait penanganan sampah di Sumut. Lalu, Bobby menyebut bahwa proyek Rp 2,7 triliun tersebut bermasalah karena disebabkan sampah.
"Pak Hasan, ya, kita sama-sama tentunya ingin belajar, tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah kok nggak nyambung pak. Berarti Rp 2,7 T itu yang gagal penyebabnya sampah juga dong berarti pak?," kata Bobby saat debat, Rabu (6/11/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menyebut bahwa proyek-proyek yang ada di Kota Medan bukanlah gagal, tetapi hanya belum selesai. Sementara proyek jalan senilai Rp 2,7 triliun itu, kata Bobby, adalah proyek gagal.
"Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di Kota Medan, yang belum selesai, bukan gagal. Berarti sampah bertumpuk gara-gara Rp 2,7 T gagal kan gak mungkin gitu Pak Hasan, yang realistis lah," jelasnya.
Sebelumnya, Hasan membahas soal pembangunan proyek infrastruktur di Kota Medan. Hasan menyebut proyek-proyek tersebut pada akhirnya menimbulkan sampah.
Awalnya, Hasan menyebut bahwa penyelesaian masalah sampah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
"Berbicara tentang sampah, erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota, termasuk Kota Medan, bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah, kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada yang selesai, terbukti, pasar aksara tidak selesai, pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di Kota Medan, satu pun tidak selesai," kata Hasan.
Hasan lalu menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut pada akhirnya menimbulkan sampah. Menurutnya, penanganan permasalahan sampah ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli.
"Dan itu menimbulkan sampah yang jelas jelas kita lihat. Jadi, perlu jangan hanya sekadar kami telah ini, telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan secara kajian yang mendalam dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu memberikan solusi dari permasalahan sampah," ujarnya.
Untuk diketahui, proyek pembangunan jalan itu merupakan proyek multiyears dengan tahun pengerjaan 2022-2024. Terdapat panjang jalan 450 km dan tersebar di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut yang rencananya diperbaiki.
Rencananya, pembayaran pertama dilakukan akhir 2022 sebesar Rp 500 M, akhir 2023 Rp1,5 triliun dan akhir 2024 Rp 700 miliar.
Pada Sabtu (9/7/2022), Edy mengunggah rincian pembangunan jalan tersebut di Instagram pribadinya. Ada 31 kabupaten yang disebutkan Edy dalam postingannya, yang terpanjang ada di Kabupaten Asahan dengn panjang jalan rusak yang diperbaiki 53 km.
Hingga April 2024, realisasi dari proyek tersebut mencapai 78 persen. Pemprov Sumut saat itu menghentikan kontrak dengan pemenang tender.
Pemprov Sumut menjelaskan akan mengerjakan sisa 22 persen proyek tersebut di P-APBD 2024 dan jika tidak bisa, maka akan dijadikan program prioritas untuk di APBD 2025. Pemprov Sumut menegaskan akan menyelesaikan pembangunan jalan senilai Rp 2,7 triliun itu.
(afb/afb)
