.webp)
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution dan rivalnya di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi terlibat saling ralat soal jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumut. Bobby menyebut hanya ada satu, sedangkan Edy menyebut ada 17.
Pernyataan Edy ini kemudian dikoreksi oleh Bobby Nasution. Bobby menyebut bahwa data yang disampaikan Edy salah. Bobby menyebut bahwa data yang disampaikan Edy itu bukan BLK, tetapi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) milik Kementerian Ketenagakerjaan.
"Saya memang masih wali kota pak, tapi saya tambahin sedikit tadi, kalau boleh sedikit nanti saya tambahin terakhir. Tapi yang tadi masalah BLK Medan pak, mohon izin pak, bapak salah Pak, itu balai besar pak dari kementerian pak," kata Bobby, Rabu (6/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menyebut di Kota Medan tidak ada BLK. Setahunya, BLK hanya ada di Kota Pematangsiantar. Bobby pun meminta Edy untuk bisa membedakan.
"Di Medan belum ada BLK dari provinsi. Tolong pak, bisa bedakan lah BLK mana balai besar mana pak. Memang cuman wali kota pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh lah disebutin, minimal tiga lagi pak di mana yang ada 17 tadi pak, tapi di Medan bukan ya pak, itu bukan BLK, itu balai besar setau saya," jelasnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution menyebut bahwa BLK di Sumut hanya ada satu. Sementara Edy mengatakan bahwa jumlah BLK di Sumut ada 17.
"Memang kan Wali Kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di Kota Medan. Untuk itu baca data, BLK yang ada di Sumut itu 17," kata Edy.
Edy mengatakan bahwa jumlah BLK tersebut memang belum mencukupi kebutuhan. Dia juga menyampaikan bahwa BLK tersebut kerap dipakai oleh siswa SMK untuk praktek.
"Walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga BLK dipakai untuk edukasi praktek anak-anak SMK, yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK," ujarnya.
Untuk itu, Edy meminta Bobby tidak sembarangan mengucapkan data. Meski begitu, Edy bertekad akan menambah jumlah BLK di Sumut.
"Mohon ini dipahami, kalau hanya bicara-bicara ya saya maklum, kan wali kota, jadi baru tahu. Untuk itu harus benar-benar berbicara, sehingga rakyat mendengar. Kalau memang itu dibutuhkan nanti bikin untuk kepentingan tenaga kerja, rakyat Sumut, agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, apalagi dari asing, ini yang harus kita lakukan," pungkasnya.
(dhm/dhm)
