.webp)
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution mempertanyakan komitmen rivalnya Edy Rahmayadi soal isu narkoba. Bobby menilai Sumut tidak akan di posisi pertama soal peredaran narkoba ketika Gubernur Sumut memiliki komitmen memberantas penyakit masyarakat tersebut.
Cawagub Sumut nomor urut 1 Surya mulanya mengatakan narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Karena itu narkoba harus diberantas.
"Narkoba ini adalah musuh kita bersama, oleh karena itu yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba," ujar Surya saat debat Pilgub Sumut 2024 di Medan, Rabu (30/10/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah daerah, menurut Surya, dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengatasi masalah narkoba. Selain itu, Surya juga mengusulkan pemberian insentif ke kabupaten kota yang berhasil menekan peredaran narkotika di wilayahnya.
"Kami akan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda untuk memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat," tambahnya.
Cawagub Sumut nomor urut 2 Hasan Basri merespons pernyataan Surya. Dia mempertanyakan komitmen yang diusung oleh pasangan Bobby-Surya dalam pemberantasan narkoba.
"Pak Surya, saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat pasti narkoba itu telah selesai," kata Hasan dengan nada kritis.
Hasan menekankan pentingnya integritas dan keteladanan dari pemimpin daerah dalam memimpin perang melawan narkoba. Mendengar kritikan tersebut, Surya menegaskan bahwa mereka memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan narkoba.
"Ini adalah komitmen kami. Kami akan melibatkan kepolisian, BNN, TNI, dan pemerintah setempat untuk bekerja sama,"
jelas Surya.
Bobby yang diberikan kesempatan melanjutkan pernyataan Surya langsung memberikan tanggapan tajam terhadap pernyataan Hasan.
"Pak Hasan, kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat satu di Indonesia tentang narkoba," sindir Bobby.
Bobby menilai selain komitmen pemahaman mendalam mengenai masalah ini juga diperlukan. "Kami ingin bandar-bandar di lapas ini, yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumut," pungkasnya.
(astj/astj)
