Eks Kadis Perkim Taput Ditahan Dugaan Korupsi Proyek Lampu Rp 4,8 Miliar

Tapanuli Utara -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara (Taput) menahan mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Taput inisial BG terkait dugaan korupsi pengembangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan lampu taman. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan sekitar Rp 4.858.953.437 atau Rp 4,8 miliar.

"Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 4.858.953.437," kata Kasi Intel Kejari Taput Simon Ginting, Jumat (6/2/2026).

Simon mengatakan Dana proyek ini bersumber dari Dana Pinjaman Daerah (PEN) untuk Dinas Perkim dengan pagu anggaran Rp 13.600.000.000 atau Rp 13,6 miliar. Selain BG, kejaksaan juga menahan satu tersangka lainnya berinisial WL selaku penyedia jasa atau pelaksana proyek tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kejaksaan, kata Simon, telah menemukan bukti yang cukup terkait dugaan korupsi tersebut.

"Bahwa dana pinjaman PEN yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Taput dibagi menjadi beberapa program kegiatan, di mana untuk kegiatan penataan atau pengembangan LPJU dan lampu taman dianggarkan dengan jumlah pagu sejumlah Rp 13.600.000.000," jelasnya.

Simon menjelaskan proyek itu dibagi menjadi 73 paket kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD. Rinciannya adalah 15 kegiatan LPJU dan 58 kegiatan lampu taman.

Dalam menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RKA), BG melakukan pemecahan paket, sehingga nilai per paket di bawah Rp 200.000.000, meskipun sifat kegiatannya sejenis tanpa melakukan konsolidasi pemaketan untuk menghindari tender.

"Bahwa pada saat persiapan pengadaan barang dan jasa, PPK tidak melakukan penyusunan dan penetapan HPS dikarenakan untuk HPS dan rincian harga telah terlebih dahulu dibuatkan oleh tersangka WL dengan melakukan mark up harga item pekerjaan yang mengakibatkan double founding dimana PPK tidak lagi melakukan penilaian kewajaran harga satuan," sebut Simon.

Selain itu, tersangka WL juga berperan mencari dokumen perusahaan-perusahaan lain. Pasalnya, pada saat pelaksanaan pengadaan langsung, penyedia hanya boleh melakukan pekerjaan 5 kontrak saja dan nantinya akan dibawa kepada pejabat pengadaan yang telah ditunjuk oleh Tersangka BG.

Atas perintah dari BG itu, para pejabat pengadaan juga tidak lagi melakukan tupoksinya sebagaimana dalam Pasal 12 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, yakni melakukan tahapan undangan, penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi teknis, biaya dan survei penyedia.

"Bahwa tersangka WL dalam melaksanakan 69 paket pekerjaan LPJU dan lampu taman tersebut melakukan subkontrak untuk pekerjaan tiang lampu taman dan material LPJU kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dan pembayaran komitmen fee kepada Dinas Perkim," ujarnya.

Bahwa pada tahapan pembayaran prestasi pekerjaan untuk 69 paket pekerjaan LPJU, para PPK juga tidak melakukan tupoksinya, di mana setelah pekerjaan selesai 100 persen, pengajuan permohonan pembayaran dengan melampirkan berita acara pemeriksaan fisik, laporan kemajuan hasil pekerjaan, dokumentasi dilakukan oleh M yang merupakan petugas administrasi dari tersangka WL dengan cara memalsukan stempel dan tanda tangan dari para penyedia.

Tersangka BG juga menyetujui pembayaran kepada 69 kontrak yang dikoordinir oleh tersangka WL serta menandatangani Surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana terlampir dalam dokumen SP2D.

"Bahwa terkait dengan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari tender dan kesepakatan komitmen fee antara pihak dinas dengan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan menunjukkan bahwa proses pengadaan barang atau jasa itu hanya formalitas semata dan telah terjadinya kolusi yang serta para pihak yang terlibat sehingga proses pengadaan barang/jasa ini menjadi tidak akuntabel dapat dimintakan pertanggungjawaban," jelasnya.

Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Tarutung. Dalam kasus ini, kata Simon, tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang terlibat.

"Tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain untuk dimintai pertanggungjawaban akan diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan," pungkasnya.