.webp)
Empat terdakwa perkara korupsi pembangunan Gedung Balai Merah Putih di Kota Pematangsiantar, dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, keempat terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta.
Adapun para terdakwa tersebut yakni, Hairullah B. Hasan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Tekken Pratama (TP), Heriyanto selaku Direktur PT TP, Hary Gularso selaku tenaga ahli PT TP, dan Safnil Wizar selaku Dirut PT Inti Kharisma Wasantara sekaligus konsultan pengawas.
"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hairullah B. Hasan, Heriyanto, Hary Gularso, dan Safnil Wizar dengan pidana penjara masing-masing selama lima tahun," ucap JPU Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Ferdinan Tamba Anugrah Tampubolon, ruang sidang cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (15/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut JPU, perbuatan keempat terdakwa telah memenuhi unsur melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,4 miliar sebagaimana dakwaan subsider, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa juga menuntut para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan jika denda tersebut tidak sanggup dibayar.
Selain itu, terdakwa Hairullah, Heriyanto, dan Hary dituntut jaksa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmati masing-masing sebanyak Rp 1,4 miliar.
"Dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar UP paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Apabila harta benda para terdakwa tak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun enam bulan," tambah Ferdinan.
Dari total UP tersebut, Ferdinan merincikan, Hairullah telah membayar UP Rp 130 juta, Heriyanto telah membayar UP Rp 205 juta, dan Hary telah membayar UP Rp 120 juta.
Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada keempat terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan berikutnya yang dijadwalkan akan digelar pada pekan depan.
Sebelumnya, kasus korupsi ini diketahui bermula pada 2016 saat PT Telkom Indonesia menunjuk PT Graha Sarana Duta (GSD) yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia untuk mengerjakan pembangunan Gedung Balai Merah Putih.
Namun, seluruh pekerjaan justru dialihkan ke PT TP melalui kontrak kerja No. 15l/HK.810/GSD-000/2017 tertanggal 21 April 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 51,9 miliar.
(mjy/mjy)
