.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan warga untuk tidak semena-mena terkait kasus 45 anggota TNI yang menyerang warga di Kabupaten Deli Serdang. LBH Medan mengecam pernyataan Sahroni itu karena seolah-olah menyalahkan masyarakat dalam tragedi penyerangan itu.
"Iya (kita kecam), Ahmad Sahroni tidak berprespektif korban dan cenderung menyalahkan masyarakat dalam tragedi ini," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).
Irvan mengatakan sebagai wakil rakyat, Sahroni harusnya memperjuangkan hak-hak rakyat dan mengecam aksi para anggota TNI yang melakukan penyerangan itu. Namun, kata Irvan, Sahroni malah menyalahkan masyarakat dan menormalisasikan tindakan para anggota TNI tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak rakyat, Ahmad Sahroni turut berduka atas kejadian yang menimpa para korban dan warga, bukan malah sebaliknya. Pernyataan ahmad Sahroni seakan-akan menormalisasi keadaan dan layaknya pengacara terduga pelaku anggota TNI yang saat ini sedang diperiksa di Pomdam I/BB," jelasnya.
"Harusnya sebagai wakil rakyat, dia mengecam tragedi tersebut karena apapun alasannya tidak ada satupun aturan hukum di Republik Indonesia ini yang membenarkan menghilangkan nyawa orang tanpa proses hukum," sambung Irvan.
LBH Medan meminta Ahmad Sahroni untuk turun langsung ke lokasi kejadian dan mendapatkan informasi yang utuh, bukan hanya dari pihak TNI. Dengan begitu, kata Irvan, Sahroni dapat mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi.
"Bukan malah menyimpulkan jika seakan-akan warga yang salah dan tidak mau diimbau. Oleh karena itu, LBH Medan menilai pernyataan Ahmad Sahroni telah melukai hati masyarakat karena tidak mengetahui faktanya secara utuh tetapi menyimpulkan seakan-akan warga yang salah," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengomentari soal insiden penyerangan yang dilakukan 45 anggota TNI ke warga di Kecamatan Sibiru-biru. Sahroni meminta warga juga jangan semena-mena jika diingatkan aparat untuk tidak melakukan hal yang mengganggu keamanan masyarakat.
Untuk diketahui, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut penyerangan itu awalnya dipicu saat anggota TNI menegur anggota geng motor yang melintas.
"Kan gini, rakyat kita ini kadang arogansinya muncul karena apa, narkoba, minum. Yang disalahin sekarang ini ya kebanyakan TNI, polisi dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa," kata Sahroni saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, Jumat (15/11).
"Diimbau, tapi nggak merasa dia salah, akhirnya melakukan sesuatu. Jadi, rakyat juga jangan semena-mena, nggak boleh, tapi kalau dilakukan semena-mena nggak mau," sambungnya.
Sahroni mengatakan persepsi yang terbangun di publik adalah seolah-olah TNI menganiaya dan menzolimi masyarakat. Namun, kata Sahroni, rakyat juga terkadang melakukan tindakan yang tidak baik dan berlaga seperti preman.
"Seolah-olah institusi menganiaya, menzalimi, padahal sebaliknya, rakyatnya kadang nggak sepaham dan nggak ngerti, sok-sokan, arogan, sok kuat, sok preman, makanya dibikin premanisme balik dia (warga) kewalahan. Nah, itu terkadang kita butuh informasi yang tepat dari TNI nya tadi," jelasnya.
(nkm/nkm)
