.webp)
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyoroti maraknya pengiriman PMI ilegal melalui pelabuhan internasional di Batam. Hal itu disampaikan Benny usai bertemu dengan Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun dan aktivis kemanusiaan, Romo Paschal saat berkunjung ke Batam.
"Pelabuhan Internasional Batam Center ini kayak negara dalam negara ya. Seolah-olah tidak bisa di sentuh ini ada apa. Begitu juga pelabuhan internasional Harbour Bay," kata Benny di Batam Kamis (30/3/2023).
Pernyataan Benny itu dipicu maraknya pengiriman PMI ilegal dan juga pos pengawasan BP2MI yang semula berada di dalam pelabuhan oleh pengelola pelabuhan di geser ke area luar pelabuhan. Sehingga menyulitkan pengawasan orang yang diduga akan bekerja secara ilegal di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pernah pos BP2MI di pelabuhan dikeluarkan di luar. Ini apa maksudnya, dia (Pelabuhan) memang swasta tapi kenapa negara harus kalah dengan aturan yang dikeluarkan swasta," ujarnya.
"Padahal keberadaan pos BP2MI di dalam pelabuhan memberikan pengawasan langsung dan efek psikologis bagi sindikat perdagangan orang," tambahnya.
Benny juga menyebutkan penyelundupan PMI Ilegal menggunakan jalur belakang juga diketahui menggunakan modus yang kejam. Hal itu diketahui investigasi dari kecelakaan kapal di Johor Bahru pada akhir 2021 lalu.
"Hasil investigasi kasus Johor Bahru kemarin sudah kita laporkan ke Kemenkopolhukam. Bahwa jika ada kasus Kapal tenggelam jangan dimaknai sederhana. Bahwa hasil investigasi kita bahwa itu dimungkinkan ada indikasi kesengajaan," sebutnya.
"Misal berangkat 4 perahu, bagaimana mengelabui aparat di Malaysia dan di Indonesia dengan menenggelamkan 1 perahu agar yang 3 perahu bisa lolos. Ini jahat modusnya dan rata-rata yang bawa perahu selamat dan hilang. Jadi indikasi ini menjadi bisa menjadi fakta yang meyakinkan dan fakta ini sangat jahat dimana dengan mengaburkan kejahatan dan melakukan kejahatan lainnya," ungkapnya.
Benny menyebutkan hasil pertemuan dirinya dengan Kapolda Kepri hari ini juga keduanya sepakat melakukan pemberantasan dan penindakan PMI ilegal yang melalui wilayah Kepri. Kepala BP2MI Kepri yang saat ini merupakan anggota polisi juga sengaja ditempatkan agar mempermudah komunikasi penindakan terhadap perdagangan orang.
"Pak Kapolda juga memiliki komitmen melakukan pemberantasan PMI Ilegal. Saya juga memerintahkan kepada kepala balai agar ambil tindakan tegas. Bila ada temuan segera koordinasikan dengan kepolisian. Oke kita tidak bisa melakukan tindakan hukum tapi sengaja kita tempatkan polisi sebagai kepala balai di sini agar bisa mengambil tindakan. Jika tidak lapor saya. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Kapolri," ujarnya
(dpw/dpw)
