Beda Respons PP dan IPK Soal Ucapan Bobby Nasution Benci Preman Berkedok OKP

Wali Kota Medan mengaku benci terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yang berbau premanisme. Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) kemudian memberikan respons yang berbeda terhadap ucapan Bobby tersebut.

Ketua PP Sumatera Utara (Sumut), Kodrat Shah mengaku bahwa organisasi yang dipimpinnya itu bukanlah OKP. Namun PP kata dia adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas), sehingga dia menduga ucapan itu ditujukan kepada pihak lain.

"Kita bukan OKP, kita ini Ormas. Mungkin yang dimaksud di luar PP," katanya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan PP di Medan, Minggu (22/1/2023).

Ketua PP Sumut Kodrat Shah dan Ketua PP Medan Rahmaddian Shah. (Foto: Istimewa)

Kemudian Kodrat menyebut bahwa PP memiliki tugas membantu masyarakat, tidak ada berbau premanisme. Selain itu PP juga punya tugas menjaga ideologi Indonesia yakni pancasila.

"Tugas yang utama dari Pemuda Pancasila hari ini membantu masyarakat, karena Pemuda Pancasila dilahirkan untuk menjaga ideologi bangsa kita ini, ideologi pancasila, jadi tugasnya hari ini mendekatkan diri dengan masyarakat membantu masyarakat," ujarnya.

"Tidak usah bahas pemerintah, PP harus tetap membantu masyarakat, jangan ada masyarakat yang kelaparan. Jalankan tugas kalian sebagai organisasi masyarakat, bantu masyarakat. Pemerintah punya tupoksi, tugas kita menjaga masyarakat, menyatu dengan masyarakat," imbuhnya.

Respons IPK

Sementara, Direktur LBH IPK Sumut Dwi Ngai Sinaga menentang statemen menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Saya menentang keras statemen itu, LBH IPK Sumut menentang itu," kata Dwi Ngai Sinaga, Senin (23/1/2023).

Menurut Dwi keberadaan OKP itu dilindungi oleh undang-undang. Dwi menyebutkan, pungli dilakukan oleh oknum namun seolah-olah merupakan perilaku seluruh OKP.

"Setiap organisasi itu dilindungi oleh undang-undang, tidak ada yang berkedok-kedok, namun apabila salah satu oknum yang melakukan itu, jangan diuniversalkan. Contoh perkara (Ferdy) Sambo lah, apakah langsung kita bilang instansi Polri tidak beres? Di situ saya tidak sepakat," ujarnya.

Dia juga meminta agar orang tua Ketua Nahyan itu mengaku membenci kegiatan OKP kala sudah terpilih sebagai kepala daerah. Namun saat kontestasi politik, malah bergabung dengan OKP.

Direktur LBH IPK Sumut, Dwi Ngai Sinaga (Foto: Istimewa)

"Jangan pula wali kota bilang gitu, tapi pas pemilihan nanti dia bergabung dengan OKP, gitu lo, nggak benar juga kan. Bisa kita tunjukkan ketika dia pemilihan kemarin dia dengan OKP," ujarnya.

Dwi juga menjelaskan banyak kegiatan yang berbau positif yang dilakukan oleh OKP. Namun dia tidak memungkiri ada beberapa orang yang melakukan premanisme dan dia mempersilahkan untuk disikat orang yang melakukan pungutan liar (pungli).

"Akan tetapi kita tidak menutup mata ada beberapa oknum ketua-ketua OKP, anggota OKP yang melakukan premanisme atau pungli itu ya silahkan disikat gitu," bebernya.