.webp)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan bahwa 112 ribu bidang tanah milik masyarakat atas kepemilikan sertifikat harus segera dikeluarkan pada tahun 2022 ini. Edy mengatakan hal ini harus terus dilakukan.
"112 ribu bidang yang harus kita selesaikan dan kita bagikan di tahun 2022. Kemudian 150 ribu itu harus diselesaikan di tahun 2023, terus dan terus bertambah," ungkap Edy saat melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (1/2/2022).
Dikatakan Edy, saat ini lebih banyak oknum yang menyerobot tanah dibandingkan tanah warisan ataupun tanah yang dibeli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanah ini kalau tidak kita beli atau warisan ataupun menyerobot atau mencuri. Ini di Sumut lebih banyak yang menyerobot daripada warisan dan juga membeli, ini yang menjadi persoalan," ujarnya.
Bahkan, Edy juga sempat membeberkan oknum yang sering menang dalam kasus pertanahan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk tidak pernah melakukan pemalsuan sertifikat.
"Pastikan anda tidak memalsukan sertifikat. Ada satu orang yang berurusan dengan tanah dan selalu menang. Saya orang Medan dan saya tahun itu siapa. Orang seperti itu masih banyak lagi," lanjutnya.
Sementara itu, Edy menyebutkan bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat haruslah memanfaatkan sertifikat tanah tersebut dengan bijak.
"Dengan surat sertifikat ini, anda bisa bermanfaat. Jangan nambah-nambah perkara lagi. Jangan bermanfaat itu maksudnya 'disekolahkan' atau digadaikan. Nanti kalian kalau ribut-ribut dan jadi persoalan lagi, itu terus. Anda 'sekolahkan' untuk beli sepeda motor, jalan kali biar sehat, tenang hidup. Kalau 'menyekolahkan' di bank Sumut saja biar saya untung juga," tutur Edy.
Edy mengakui bahwa permasalahan tanah di Sumut saat ini masih belum tuntas secara total. Namun, ia menekankan bahwa persoalan agraria di Sumut mulai berangsur selesai.
"Masalah agraria di Sumut ini yang terbesar di 34 provinsi tapi sudah berangsur selesai. Ada 5800 eks HGU, ada persoalan HGU, ada permasalahan antarpengusaha dan rakyatnya," ucap Edy.
(afb/afb)
