Pejabat Kejati Sumsel Diperiksa Kasus Mafia Tanah di Lampung

Sumatera Selatan

Pejabat Kejati Sumsel Diperiksa Kasus Mafia Tanah di Lampung

Prima Syahbana - detikSumut
Rabu, 05 Okt 2022 16:01 WIB
Infografis oknum mafia tanah
Ilustrasi mafia tanah (Infografis detikcom/Ahmad Fauzan Kamil)
Palembang -

Seorang pejabat di Kejati Sumsel berinisial AM terlibat dalam kasus mafia tanah di Desa Malang Sari, Tanjung Sari, Lampung Selatan. AM diperiksa sebagai saksi disebut telah membeli tanah seluas 10 hektare yang sudah dimiliki warga dari tersangka seorang pensiunan Polri, SJO.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohd Radyan menyebut AM saat ini menjabat sebagai kepala seksi atau kasi. "Iya benar. Dia (AM) Kasi E di bidang Intel di Kejati," kata Radyan dikonfirmasi detikSumut, Rabu (5/10/2022).

Radyan mengatakan, kedatangan AM di Ditreskrimum Polda Lampung dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi di kasus itu sudah mendapat restu dari atasan langsungnya dan Kajati Sumsel, Sarjono.


"Sudah sepengetahuan atasan langsungnya dan Pak Kajati," kata Radyan.

Saat ini, kata Radyan, AM sendiri masih bekerja seperti biasanya sesuai fungsi dan jabatannya di Kejati Sumsel.

"Iya, saat ini beliau masih bekerja seperti biasanya," tambahnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut ada lima orang yang telah ditetapkan tersangka, diantaranya SJO (80) pensiunan Polri, SYT (68) kepala kampung, SHN (64) camat, FBM (44) juru ukur BPN Lampung Selatan, dan RA (49) pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di Lampung Selatan.

Di mana sebelumnya dalam pengungkapan kasus itu hingga penetapan tersangka, disebutkan bahwa AM berperan telah membeli tanah seluas 10 hektare dari SJO, yang sebenarnya tanah yang dia beli itu sudah ditempati dan dimiliki oleh warga Desa Malang Sari, Lampung Selatan.

SJO sengaja memberi upah Rp 1 juta kepada Kades Gunung Agung, Lampung Timur, SYT untuk membuat surat keterangan seolah-olah tanah 10 hektar tersebut memang merupakan miliknya.

"Objek tanah ada di Desa Malang Sari, tapi dibuatkan surat keterangan pada tahun 2020 seolah sudah dimiliki oleh SJO sejak tahun 2013 dan SHN selaku camat menguatkan surat keterangan itu dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel," kata Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung di Mapolda Lampung, Jumat (30/9) lalu.

Dengan surat keterangan itu, RA selaku PPAT membuat akta jual beli (AJB) antara SJO dengan AM, padahal dalam penandatanganan itu tidak semua pihak menghadap notaris. "RA mendapatkan Rp30 juta dengan menerbitkan 6 AJB antara SJO dengan AM," kata Reynold.

Sementara, tersangka FBM berperan tidak melaporkan bahwa ada pihak lain yang telah menguasai objek tanah yang dibeli AM tersebut. FBM kemudian melakukan pengukuran sehingga diterbitkan SHM di lokasi tersebut. "FBM mendapatkan upah sebesar Rp2,5 juta untuk melakukan pengukuran objek tanah itu," kata Reynold.

AM yang diketahui sebagai pembeli tanah, katanya, saat ini masih berstatus sebagai saksi dan telah diperiksa. Reynold mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman kasus." Kepada AM kami masih melakukan pendalaman. Kemarin dia sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Lampung," jelasnya.



Simak Video "Menikmati Manisnya Durian di Sudut Kota Palembang Sumatera Selatan"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)