Pensiunan Polisi-Pegawai BPN Jadi Tersangka Mafia Tanah di Lampung

Lampung

Pensiunan Polisi-Pegawai BPN Jadi Tersangka Mafia Tanah di Lampung

Tommy Saputra - detikSumut
Jumat, 30 Sep 2022 22:58 WIB
Barang bukti kasus mafia tanah yang diungkap Polda Lampung
Foto: Barang bukti kasus mafia tanah yang diungkap Polda Lampung (Tommy Saputra/detikSumut)
Lampung -

Polda Lampung menetapkan lima orang menjadi tersangka atas kasus penyerobotan dan pemalsuan menggunakan sertifikat asli di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya merupakan oknum pegawai BPN Lampung Selatan dan Pensiun Polri.

Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung kepada wartawan mengatakan komplotan ini mengambil alih lahan seluas 10 hektare yang sudah dimiliki oleh 55 KK di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan.

"Kejahatan pertanahan di lahan milik warga Desa Malang Sari, Lampung Selatan yang berdampak pada 55 KK masyarakat yang menghuni di lokasi itu," kata Reynold di Mapolda Lampung, Jumat (30/9/2022).


Adapun kelima tersangka kasus mafia tanah ini adalah SJO (80) pensiunan Polri, SYT (68) kepala kampung, SHN (64) camat, FBM (44) juru ukur BPN Lampung Selatan, dan RA (49) pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di Lampung Selatan.

Menurut Reynold, para tersangka mempunyai peran berbeda-beda. Adapun kronologis kasus ini berawal dari tersangka SJO yang menjual objek tanah di Desa Malang Sari kepada AM.

"SJO mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli sejumlah Rp900 juta," kata Reynold.

Menurut Reynold, tanah seluas 10 hektare itu sebenarnya sudah ditempati dan dimiliki oleh warga Desa Malang Sari, Lampung Selatan.

Namun, untuk mengesahkan kepemilikan SJO meminta kepada tersangka SYT selaku Kepala Desa Gunung Agung, Lampung Timur membuat surat keterangan dengan upah sebesar Rp 1 juta.

"Objek tanah ada di Desa Malang Sari, tapi dibuatkan surat keterangan pada tahun 2020 seolah sudah dimiliki oleh SJO sejak tahun 2013 dan SHN selaku camat menguatkan surat keterangan itu dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel," terang Reynold.

Dengan surat keterangan itu, RA selaku PPAT membuat akta jual beli (AJB) antara SJO dengan AM, padahal dalam penandatanganan itu tidak semua pihak menghadap notaris.

"RA mendapatkan Rp30 juta dengan menerbitkan 6 AJB antara SJO dengan AM," kata Reynold.

Adapun tersangka FBM berperan tidak melapor bahwa ada pihak lain yang telah menguasai objek tanah. FBM kemudian melakukan pengukuran sehingga diterbitkan SHM di lokasi tersebut.

"FBM mendapatkan upah sebesar Rp2,5 juta untuk melakukan pengukuran objek tanah itu," kata Reynold.

Sedangkan AM yang diketahui merupakan salah seorang oknum Jaksa Aktif sendiri masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Reynold mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman kasus.

"Kepada AM kami masih melakukan pendalaman. Kemarin dia sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Lampung," terang dia.



Simak Video "Polda Lampung Bongkar Jaringan Uang Palsu Berjumlah 13.524 Lembar"
[Gambas:Video 20detik]
(afb/afb)