Buntut OTT KPK di Mahkamah Agung, Peradi Padang Tuntut Ketua MA Mundur

Sumatera Barat

Buntut OTT KPK di Mahkamah Agung, Peradi Padang Tuntut Ketua MA Mundur

Jeka Kampai - detikSumut
Sabtu, 24 Sep 2022 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo melantik Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan Hakim MK Manahan Sitompul di Istana Negara Jakarta. Jokowi tampak memakai masker.
Ketua MA Muhammad Syarifuddin. (Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Padang -

Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin didesak mundur dari jabatannya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di institusi itu. Syarifuddin dinilai gagal menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya.

"Sebagai pertanggungjawaban moral, DPC Peradi Padang menuntut Ketua MA untuk segera mundur dari jabatannya. Ketua MA sudah gagal menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya," kata Ketua DPC Peradi Padang, Miko Kamal dalam pernyataan tertulis kepada detikSumut, Sabtu (24/9/2022).

'Menurut Miko, OTT yang terjadi di Mahkamah Agung merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, sekaligus menyedihkan. Hakim MA yang seharusnya menjaga gawang keadilan Indonesia ternyata masih menyimpan orang-orang yang mempermainkan keadilan itu sendiri.


"Ini membuktikan bahwa praktik mafia peradilan di lingkungan MA masih eksis, meskipun upaya-upaya pembersihannya sudah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan. Kejadian ini bisa pula sebagai bukti bahwa upaya-upaya pembersihan jajaran MA dari mafia peradilan hanyalah lips service belaka," kata dia.

OTT tersebut, kata Miko, juga menjadi potret bahwa sebenarnya praktik-praktik mafia peradilan di tingkat bawah (pengadilan tinggi dan pengadilan Negeri/TUN/Agama) terjadi secara masif.

"Sebab, di MA saja yang konon kabarnya menjalankan sistem pengamanan yang ketat, praktik mafia peradilan masih berlangsung. Apalagi di jajaran di bawahnya yang memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih longgar," jelas Miko.

Ia menyatakan, mafia peradilan dapat ditelusuri dari 4 praktik. Pertama, penundaan sidang dengan alasan yang dibuat-buat atau tidak masuk akal. Biasanya, pihak yang berperkara (terutama perkara perdata) dikondisikan untuk melakukan sesuatu agar proses persidangan berjalan sebagaimana harusnya (cepat dan sederhana). Kedua, Dalam perkara pidana, momen penahanan atau penangguhan penahanan dijadikan oleh pihak-pihak dalam mendapat uang haram dari pihak-pihak terkait.

Ketiga, Penundaan pembacaan putusan. Momen ini juga sering digunakan oleh para mafia untuk menunggu-nunggu para pihak yang mau menyuap hakim baik secara langsung maupun melalui pihak-pihak lainnya seperti panitera atau panitera pengganti dan yang keempat, Mempermain-mainkan eksekusi. Pihak yang sudah memenangi perkara harus membayar jauh lebih banyak dari biaya yang sebenarnya dalam rangka mendapatkan haknya. Dalam konteks ini, lakon utama mafia peradilan adalah juru sita pengadilan.

"Kami mendukung sepenuhnya KPK membersihkan jajaran Mahkamah Agung dari para pelaku mafia peradilan. Pengawasan KPK harus lebih ketat terhadap lembaga peradilan, mulai dari MA, pengadilan tinggi sampai pengadilan negeri/tun/agama," kata Miko Kamal lagi.



Simak Video "KY Bakal Periksa Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)