.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut Bharada E alias Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah Irjen Ferdy Sambo. Penasihat Ahli Kapolri DR Chairul Huda menilai pernyataan itu menimbulkan problem.
"Dari hukum pidana banyak yang harus dijelaskan, memang statement yang disampaikan Pak Kapolri dan Kabareskrim tentang masing-masing peran itu masih menimbulkan problem yuridis," ujar Chairul Huda dalam program Blak-blakan detikcom yang tayang Senin (15/8/2022).
Di dalam konstruksi hukum, menurut Chairul Huda, maka yang memberikan perintah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang yang diperintahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Kabareskrim mengatakan Pak Irjen FS yang menyuruh Bharada E untuk menembak. Kalau dikonstruksi hukum, menyuruh itu artinya tanggung jawab ada di yang menyuruh. Sama juga Pak Kapolri juga, penembakan Bharada E atas perintah Irjen FS, kalau ada perintah berarti tanggung jawab ada di yang memberi perintah, logika seperti itu. Itu perlu diperjelas peran itu," ungkapnya.
Kemudian dia mempertanyakan maksud perintah itu, apakah dalam konteks keseharian atau dalam pengertian hukum.
"Pak Kabareskrim katakan menyuruh di sini apakah dalam arti sehari-hari, atau menyuruh dalam pengertian hukum, mestinya karena ini disampaikan Pak Kabareskrim harusnya ini dalam pengertian hukum, harusnya tanggung jawab ada pada yang menyuruh saja," urainya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap Irjen Ferdy Sambo memberikan perintah kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J.
"Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menyebabkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS," kata Sigit saat mengumumkan penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, Selasa (9/9) lalu.
Selain memerintahkan Bharada E menembak Yoshua, Ferdy Sambo juga mengambil pistol Brigadir J lalu menembakkannya ke dinding, seolah-olah terjadi baku tembak antar anggota polisi.
(astj/astj)
