Berita Nasional

Bharada E Cabut Kuasa, Deolipa Akan Gugat Presiden-Kapolri Rp 15 T

Tim detikNews - detikSumut
Jumat, 12 Agu 2022 12:22 WIB
Warga menunjukan kaos bertuliskan Jokowi yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo usai menghadiri Upacara Penuntupan ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/8/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
Presiden Jokowi (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta -

Bharada E alias Richard Eliezer mencabut kuasa terhadap Deolipa dan Muhammad Boerhanuddi. Tidak terima akan hal itu Deolipa berencana melakukan gugatan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Rp 15 triliun.


Deolipa sendiri ngaku belum diberitahu ihwal pencabutan kuasa dari Bharada E. Dia mengaku ditunjuk menjadi kuasa hukum Bharada E dari Bareskrim. Sehingga dia akan meminta fee atau bayaran karena telah menjalankan tugasnya.

"Ini kan penunjukan dari negara dari Bareskrim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta Rp 15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya," kata Deolipa dikutip dari detikNews, Jumat (12/8/2022).


Deolipa mengatakan dirinya meminta Rp 15 triliun karena merasa ditunjuk oleh negara. Jika tidak dipenuhi, katanya, dirinya akan mengajukan gugatan.

"Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, masa kita minta Rp 15 triliun nggak ada. Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja," katanya.


"Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat ini kan sebagai pengacara, secara perdata, Rp 15 triliun" tambahnya.

Deolipa mengatakan dirinya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilakukan bisa secara perdata, katanya.

"Perdata bisa ke PTUN, bisa secara perdata," katanya.

Sebelumnya, beredar surat bahwa Bharada E mencabut kuasa Deolipa Yumara dan Muhamad Boerhanuddin sebagai pengacaranya. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

"Iya, betul," kata Andi saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/8). Andi menjawab pertanyaan terkait benar atau tidaknya surat pencabutan kuasa oleh Bharada E itu.

Andi mengatakan pencabutan merupakan wewenang Bharada E. Dia tak memberikan alasan detail terkait pencabutan kuasa ini.

"Ya namanya juga ditunjuk. Kalau penunjukannya ditarik, kan terserah yang nunjuk," katanya.



Simak Video "Ada Oknum yang Tak Suka, Pengacara Bharada E Minta Perlindungan Jokowi"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)