Korban Penggelapan Surat Tanah Minta Jaksa Agung Atensi Kasusnya

Tim detikSumut - detikSumut
Rabu, 10 Agu 2022 18:30 WIB
Korban penggelapan surat tanah, Santi (kanan) dan kuasa hukumnya Bornok Simanjuntak saat memberikan keterangan. (Foto: Istimewa)
Korban penggelapan surat tanah, Santi (kanan) dan kuasa hukumnya Bornok Simanjuntak saat memberikan keterangan. (Foto: Istimewa)
Medan -

Santi Bulung Simanjuntak (41) warga Kota Medan menjadi korban penggelapan surat tanah. Sudah dua tahun berjalan kasusnya tidak juga dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, Santi pun meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan atensi kepada kasusnya.

Santi menjelaskan bahwa perkara yang dilaporkannya tidak kunjung P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti dari Kejati Sumut.

"Saya memohon kepada bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membentuk Tim Khusus (Timsus) di Kejati Sumut dalam menangani perkara saya," ujar Santi didampingi kuasa hukumnya Bornok Simanjuntak di Medan Rabu (10/8/2022).


Dia menjelaskan DRS, terlapor dalam kasusnya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut sejak dua tahun lalu.

Bornok kemudian menjelaskan duduk persoalan yang dihadapi oleh Santi. Menurut dia kasus ini bermula pada tahun 2014, saat itu kliennya Santi meminjam uang Rp 320 juta kepada DRS dengan menjaminkan dua surat tanah.

Hanya saja proses pembayarannya yang disepakati dengan cara dicicil sempat bermasalah. Kemudian DRS melaoporkan Santi kliennya ke Polrestabes Medan.

Tahun 2016 Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan Santi bersalah melakukan penipuan dan divonis 1 tahun 10 bulan penjara.

Usai menjalani masa hukuman, tepatnya pada Oktober 2019 Santi melaporkan balik DRS ke Polda Sumut.

Bornok menjelaskan DRS dilaporkan dengan tuduhan penggelapan dua surat tanah yang dijaminkan tersebut ternyata tanpa sepengetahuan Santi dialihkan oleh DRS kepada orang lain yaitu saksi IT.

"Lalu laporan Santi berproses hingga akhirnya pada tanggal 9 Januari 2020 DRS ditetapkan tersangka oleh Polda Sumut kasus dugaan tindak pidana penggelapan surat tanah dalam Pasal 372 KUHPidana," ungkap Bornok.

Meski sudah dua tahun kasus tersebut belum ada kepastian hukum atau tak kunjung P21. Berkasnya terus dikembalikan jaksa ke Polda Sumut atau P19.

"Sampai saat ini sudah 6 kali P19 untuk yang kasus Pasal 372 KUHPidana. Dan isi P19-nya pun menurut kami adalah kesimpulan. Menyatakan kasus yang dilaporkan adalah perdata bukan pidana. Harusnya ini kan tupoksi majelis hakim menyatakan hal tersebut bukan jaksa," ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa berkas perkara tersebut saat ini sudah di P-19 kan. "Benar. Berkas sudah dikembalikan ke Polda Sumut," sebut Yos.



Simak Video "Penampakan Kobaran Api yang Membakar Ruang Tipikor Polda Sumut "
[Gambas:Video 20detik]
(afb/astj)